Hak Asasi Manusia
Mewujudkan Tata Kelola dan Kinerja Pasti Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama
Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) bekerjasama dengan Friedrich Naumann Stiftung (FNS) menyelenggarakan kegiatan “Rapat Evaluasi Kerjasama dan Layanan Hukum” di kota Lombok pada tanggal 07-09 Maret 2017. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan tata kelola dan kinerja pasti Kementerian Hukum dan Ham sebagai instansi pemerintah dalam hal pelayanan publik. Rapat evaluasi diikuti sekitar 90 peserta dari berbagai kantor wilayah Kemenkumham yang tersebar di seluruh Indonesia. Peserta terdiri dari kepala bagian umum dan kepala bagian program dari masing-masing kantor wilayah sebagai pelaksana kerjasama di lingkungan Kemenkumham. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Bapak Efendy B. Peranginangin selaku Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Ibu Nur Rachmi Progam Officer FNS, dan Bapak Haru Tamtomo sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan.
Bertemakan hawaian style, acara pembukaan berlangsung semarak dan penuh semangat dengan nuansa warna warni busana dari berbagai provinsi di Indonesia. Harapannya, semoga warna-warni busana ini dapat memberikan semangat baru bagi para peserta dalam meningkatkan kinerja mereka sebagai pejabat pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Pembukaan juga menghadirkan pertunjukan musik dan tarian tradisional yang dibawakan oleh warga binaan Lapas Perempuan Mataram, Lombok.
Bapak Haru Tamtomo selaku staf ahli menyampaikan pentingnya pemanfaatan e-government yang berbasis teknologi dan informasi untuk menunjang pelayanan publik Kementerian Hukum dan Ham. Tak hanya itu, beliau juga menekankan mengenai reformasi birokrasi di pemerintahan, bahwa reformasi birokrasi adalah suatu proses yang tidak akan pernah selesai. Proses ini tentunya akan terus berkelanjutan demi setiap kemajuan yang akan terus diraih. Sikap terbuka akan berkembangnya teknologi dan informasi pun harus ditanamkan pada seluruh pejabat dan pegawai Kemenkumham.
Pemanfaatan teknologi dan informasi sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja dan pelaksanaan tugas Biro Humas, Hukum dan Kerjasama. Tentunya dengan hadirnya e-KLN, tata kelola dan kinerja pasti akan lebih mudah diwujudkan. E-KLN yang kini telah diresmikan, adalah sebuah aplikasi yang memudahkan pejabat Kemenkumham untuk memperoleh informasi tentang kerjasama yang sudah dilakukakn, maupun yang akan dilakukan antara Kemenkumham dengan Pemerintah atau organisasi dari luar negeri. Kegiatan in I juga mencakup sesi pengarahan pemanfaatan e-KLN oleh seluruh peserta. Peserta diwajibkan untuk login ke aplikasi tersebut untuk menambahkan data kerjasama yang sehubungan dengan Kunjungan, Pendampingan, Ijin Luar negeri, dan kegiatan lain dari masing-masing Kantor Wilayah.
