Hak Asasi Manusia

Rapat Koordinasi Capaian Aksi HAM 2017 dan Persiapan Aksi HAM 2018-2019

Pada tanggal 24 Januari 2018 bertempat di Hotel Parklane Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Capaian Aksi HAM Tahun 2017 dan Persiapan Aksi HAM tahun 2018-2019. Acara ini didukung oleh Friedrich Naumann Stiftung Jakarta (FNF Jakarta), dan dihadiri 100 peserta perwakilan dari kementerian dan lembaga yang berkompeten dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanakan Aksi HAM 2017 di kementerian dan lembaga masing-masing, serta anggota pelaksana Setber RANHAM. Rapat Koordinasi dibuka oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Bapak Mualimin Abdi dan dihadiri oleh narasumber dari Kemenlu, Kemendagri, Kemensos, Bappenas dan Kemenkumham.

Dalam sambutan Bapak Mualimin Abdi, setiap tahunnya Sekretariat Bersama RANHAM perlu menyusun laporan pelaksanaan Aksi HAM Tahunan untuk disampaikan kepada Presiden. Sehingga rapat koodinasi sangat perlu dilaksanakan sebagai sarana evaluasi capaian pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2017, sekaligus untuk menyiasati kendala-kendala yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan Aksi HAM tahun 2018-2019. Berdasarkan hasil laporan Aksi HAM tahun 2017, dapat disampaikan bahwa sampai dengan Desember lalu:

• 26 kementerian/lembaga penanggung jawab Aksi HAM 2017 telah menyampaikan capaian pelaksanaan Aksi HAM masing-masing. Meskipun demikian, ada 3 kementerian yang capaiannya tidak dapat memenuhi target 100%.
• 30 di antara 34 provinsi dan 313 di antara 514 kabupaten/kota telah menyampaikan capaian pelaksanaan Aksi HAM Daerah masing-masing.

Dengan hasil pelaporan tersebut, pencapaian Aksi HAM tahun 2017 dinilai sudah lebih baik dibandingkan dengan pencapaian Aksi HAM tahun sebelumnya.

Berikut adalah beberapa hal yang dicapai melalui rapat koordinasi pada tanggal 24 Januari 2018:

• Capaian yang selama ini dianggap sudah baik dan kemajuannya cukup pesat.
• Dalam diskusi, muncul pembahasan tentang kendala yang dihadapi oleh satu-dua kementrian dan lembaga pemerintah non-kementrian. Dari sini, disepakati untuk memperbaiki dan mengintensifkan kooridnasi antara SetBer RANHAM dengan berbagai kementrian; dan
• Hal-hal yang perlu dicakup dalam laporan pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2017 yang akan disampaikan kepada Presiden dapat diidentifikasi sehingga akan dapat segera tersusun laporan yang bersifat informatif dan comprehensive.

Atas nama Kementerian Hukum dan Ham, Bapak Mualimin Abdi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada FNF Jakarta, sebagai mitra kerja Kemenkumham yang telah membantu mewujudkan beberapa kegiatan dan tentunya mendukung program pemenuhan Hak Assasi Manusia di Indonesia.