Hak Asasi Manusia

Rapat Koordinasi Implementasi Aksi HAM Daerah 2017 & Kabupaten/Kota Peduli HAM

Pada tanggal 16 Okteber 2017, Ditjen HAM kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Rapat Koordinasi  Implementasi Aksi HAM 2017 dan Kabupaten/Kota Peduli Ham di Hotel Park Lane Jakarta. Rapat ini terselenggara sebagai bentuk kerjasama Friedrich Naumann Stiftung Indonesia dengan Kementerian Hukum dan HAM.  Sebagai NGO Jerman yang mendukung program pemenuhan Hak Asasi Manusia, dengan diadakannya Rapat Kordinasi tersebut FNF berharap bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pergerakan implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Rapat dibuka dengan sambutan dari Bapak Mualimin Abdi, Dirjen Kementerian Hukum dan HAM dan Bapak Moritz Kleine-Brockhoff, Direktur FNF Indonesia. Dalam sambutan Bapak Dirjen, beliau menegaskan bahwa program Aksi HAM merupakan program yang diamanatakan langsung oleh Presiden dan telah diatur dalam Undang-Undang. Beliau menekankan kepada seluruh peserta agar program Aksi HAM dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan tanggung jawab yang penuh. Jangan sampai program ini dilalaikan, karena selain sebagai amanat Presiden, program Aksi HAM jika bisa terlaksana dengan baik tentunya akan membawa dampak positif bagi pemenuhan HAM di negara kita. Bapak Dirjen juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada FNF Indonesia, yang sebelumnya telah mendukung terlaksananya Rapat Koordinasi di 10 provinsi. Sementara itu, Bapak Moritz Kleine-Brockhoff dalam sambutannya menyampaikan rasa senang atas kerjasama yang telah terjalin antara FNF Indonesia dengan kementerian Hukum dan HAM. Beliau berharap kerjasama ini akan terus berlanjut, dan mampu memberikan sumbangsih yang bermanfaat dalam Program Pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Rapat Koordinasi dihadiri oleh 110 peserta Perwakilan  dari 23 Pemerintah Daerah dan 22 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.  Narusmber  yang hadir adalah perwakilan dari Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan Ditjen HAM. Hal-hal yang dibahas dalam rapat adalah Aksi HAM Daerah Tahun 2018-2019 dan 4 (empat) sasaran utama, Rekomendasi UPR (Universal Periodic Review) dalam rancangan Aksi HAM 2018-2019 dan Aksi HAM 2018-2019 serta Implementasi Permenkumham no. 34/2016 tentang kriteria kab/kota peduli ham. Rapat juga memuat diskusi mengenai  teknis pelaporan Aksi HAM b09 dan KKP HAM, yang pada praktiknya ternyata masih ditemukan banyak sekali kendala dalam proses perolehan data dukung, teknis pelaporan, termasuk beberapa indikator yang pemahamannya masih dinilai ambigu. Harapannya, dengan dilaksanakan rapat koordinasi segala bentuk permasalahan dan kendala bisa didiskusikan bersama dan menemukan kesepakatan untuk kelancaran Program Aksi HAM kedepannya.