Hak Asasi Manusia
Rapat Koordinasi RANHAM 2017
Direktorat Kerjasama HAM Kementerian Hukum dan Ham bekerjasama dengan Friedrich Naumann Stiftung fur die Freiheit melaksanakan Rapat Koordinasi Penilaian Provinsi, Kota/Kabupaten peduli HAM di Tanjung Pinang pada tanggal 09 Mei 2017. Rapat dilaksanakan di kantor gubernur, dan dihadiri oleh perwakilan Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota, Biro Hukum, serta Kementerian Hukum dan Ham Tanjung Pinang sebagai koordinator kegiatan. Acara ini dibuka dengan sambutan dari Bapak Drs. Eko Sumbaryadi selaku staf ahli Gubernur bidang ekonomi dan pembangunan, Bapak Alfi Zahrin kepala divisi pemasyarakatan kanwil Kemenkumham Riau dan Ibu Nur Rachmi, Program Officer Friedrich Naumann Stiftung.
Kegiatan rapat koordinasi penilaian peduli ham merupakan wujud implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019 yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) no 75 tahun 2015. Sesuai dengan Perpres tersebut, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan Perpres RANHAM . Sehingga rapat koordinasi perlu dilaksanakan untuk mewujudkan sinkronisasi cara pandang pelaksanaan RANHAM antara Kementerian, Lembaga dan pemerintah Daerah. Hal-hal yang dibahas dalam rapata koordinasi adalah Perencanaan dan Pelaporan Aksi HAM 2017 Pemerintah Daerah, dan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Kedua materi tersebut dipimpin oleh narasumber Bapak Arry Ardanta Sigit, Direktur Direktur Kerjasama HAM Kementerian Hukum dan Ham dan Ibu Ruth Marshinta Sarumpaet selaku Kasi Kerja Sama dan Ranham Wilayah.1A. Dalam rapat juga dilakukan simulasi mengenai Teknis pelaporan AKSI HAM2017 / Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia bersama Bapak Rodion Silitonga, Kabida HAM Kanwil Kepri. Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi seperti ini, diharapkan implementasi RANHAM dan pelaporannya bisa berjalan lancar dan menuai hasil yang maksimal.
