Perubahan Iklim

Diskusi Publik "Jalan Menuju COP 23"

Sebagai negara kepulauan dengan pantai terpanjang nomor dua di dunia, Indonesia rentan terhadap perubahan iklim. Sebagai negara yang juga dijuluki dengan paru-paru dunia, Indonesia memiliki hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia dan luasan lahan rawa gambut yang cukup signifikan dalam menyerap emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, sebagai negara peratifikasi Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Perjanjian Paris,  hasil perundingan COP 23 yang diselenggarakan di kota Bonn pada bulan November mendatang akan berpengaruh terhadap implementasi aksi-aksi nyata pemerintah Indonesia untuk mengurangi gas rumah yang disampaikan dalam rumusan NDC Perjanjian Paris.

Partai Demokrat yang memiliki komitmen kuat dalam menyuarakan pembangunan rendah emisi dan kebijakan-kebijakan yang melestarikan lingkungan hidup bekerjasama dengan FNF Indonesia mengadakan acara diskusi publik yang membahas persiapan Indonesia menuju konferensi perubahan iklim ke-23. Diskusi publik ini dihadiri oleh dua narasumber berkompeten, Ibu Yulia Suryanti dari Departemen Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Bapak Rizky Hikmawan selaku pengamat Hubungan Internasional dari UPN.

Pembicara pertama Ibu Yulia Suryanti  menjelaskan target NDC  yang diserahkan oleh Indonesia dalam Perjanjian Paris. Indonesia berjanji untuk mengurangi gas rumah kaca sebanyak 29% dan 41% dengan bantuan internasional melalui lima sektor (pertanian, industri, transportasi, energi dan kehutanan). Beliau juga menyampaikan bahwa angka target penurunan emisi gas rumah kaca sudah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan kementerian-kementerian yang memilki tanggung jawab dan peran dalam mengurangi emisi GRK.  Salah satu kepentingan Indonesia yang dibawa dalam COP 23 adalah masalah pembiayaan mitigasi. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki prioritas untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya dari Sabang sampai Merauke dan mitigasi perubahan iklim dapat menimbulkan biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu berdasarakan ungkapan low hanging fruit of mitigation dan prinsip common but differentiated responsibility Indonesia akan sangat selektif sekali dalam memilih metode penerapan mitigasi.

Pembicara kedua Bapak Rizky Hikmawan menjelaskan cikal bakal COP secara singkat. Pada kesempatan yang diberikan, pembicara juga menjelaskan tantangan Perjanjian Paris yang ditandai oleh mundurnya Amerika Serikat melalui pernyataan Presiden Donald Trump yang menilai perjanjian tersebut tidak adil dan merugikan perekonomian Amerika Serikat. Meskipun Donald Trump menyatakan Amerika mengundurkan diri dari Perjanjian Paris, Amerika secara resmi baru dapat menarik diri setelah pemilu AS tahun 2020. Alhasil masih ada harapan bahwa Presiden AS yang terpilih pada tahun 2020 nanti akan tetap melanjutkan komitmen Perjanjian Paris. Narsumber mengarisbawahi bahwa COP 23 akan menjadi panggung pertempuran kepentingan antara tiga pemimpin negara yakni Trump, Merkel dan Xi Jinping.

Di akhir diskusi, Husni Thamrin selaku Ketua Divisi Lingkungan Partai Demokrat mengingatkan pada hadirin besarnya perhatian Pak SBY pada pembangunan rendah emisi. Secara khusus ia mengajak para kader agar meningkatkan perhatian pada lingkungan hidup. Upaya para kader menjaga lingkungan hidup, termasuk memperjuangkan pembangunan rendah emisi berpotensi meraih simpati lebih besar dari masyarakat.