Kebebasan Ekonomi

Gagasan Kebebasan untuk Kemajuan Ekonomi

Ketika menyebutkan kata “kebebasan”, hal yang terkait tidak hanya yang berkaitan dengan kebebasan dalam berpendapat maupun berserikat, namun juga kebebasan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak, dan untuk mencapai kesejahteraan. Mengambil tajuk “Kebebasan Ekonomi dan Kesejahteraan”, FNF Indonesia bersama dengan Freedom Institute dan Suara Kebebasan menyelenggarakan diskusi publik di kampus IAIN Manado pada tanggal 8 Maret lalu.

Kebebasan ekonomi sebenarnya juga tidak hanya berkaitan dengan ekonomi global, seperti perdagangan bebas. Dengan berkembangnya dunia digital saat ini, peluang untuk menjadi wirausaha dengan memanfaatkan berbagai macam platform sangat terbuka lebar. Baik melalui bisnis digital maupun berbagai perusahaan rintisan (start-up) tidak hanya terbukti dalam membantu memudahkan kehidupan sehari-hari, namun juga menghadirkan lapangan kerja dan pilihan pekerjaan dengan jumlah pendapatan yang bervariasi juga. Hal inilah yang disoroti oleh Rofi Uddarojat (Suara Kebebasan) selaku pembicara pertama dalam acara ini. Berkaca pada globalisasi yang terus berkembang, kebebasan ekonomi diharapkan memfasilitasi individu untuk menghadirkan pilhan terbaik untuk dirinya sendiri dibandingkan bergantung pada pihak lain, tidak terkecuali pemerintah.

Kebebasan ekonomi juga diterjemahkan ke dalam berbagai kemudahan untuk membuka usaha. Di sisi lain, izin usaha seringkali menjadi potensi korupsi, khususnya apabila peraturan yang dibuat terlalu kompleks. Hal inilah yang disoroti oleh Juan Mahaganti (Amagi Indonesia). Apakah kebebasan ekonomi ataupun kondisi politik dan masyarakat yang bersih yang menjadi pre-kondisi, hal ini tidak serta-merta dapat dijawab dengan jawaban pasti. Namun, Juan menyoroti negara-negara yang menduduk peringkat teratas dalam Corruption Perception Index, Selandia Baru, Finlandia dan juga Swedia adalah juga negara-negara yang terbuka secara ekonomi dan juga sejahtera. Hal ini tentunya dapat menyimpulkan relasi antara kebebasan ekonomi dan persepsi masyarakat terhadap korupsi.