Bisnis dan HAM

Godok Ranperpres Stranas BHAM, Ditjen HAM Gelar FGD Bisnis dan HAM

Direktorat Jenderal HAM menggelar Focused Group Discussion (FGD) Bisnis dan HAM, Jumat (24/2). Pertemuan yang digelar di Hotel Wyndham Jakarta tersebut membahas mengenai Penguatan Substansi Rancangan Peraturan Presiden Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM).

Plt. Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, hadir secara daring dari ruang kerjanya membuka berlangsungnya acara. Menurut Dhahana, Ranperpres Stranas BHAM yang tengah digodok ini memiliki peran penting dalam pemajuan HAM di tanah air.

“Kami tentunya menyambut baik masuknya Ranperpres ini dalam Progsun 2023 lewat Keppres No. 36 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Tahun 2023 dan berharap agar Ditjen PP dapat cepat memfasilitasi hal ini,”ujar Dhahana.

Lebih lanjut, Plt. Direktur Jenderal HAM meyakini pengesahan Stranas BHAM akan memiliki dampak positif pada perekonomian di Indonesia.

Sementara itu, pada sesi diskusi panel, Direktur Kerja Sama HAM menyampaikan perkembangan Stranas BHAM terkini. Ada pun Direktur Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang turut hadir sebagai narasumber memberikan sejumlah langkah yang perlu diambil agar Stranas BHAM dapat segera terwujud pada tahun ini.

Perlu diketahui, FGD ini terselenggara atas dukungan Friedrich Naumann Foundation (FNF). Sejumlah anggota Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) dari Kementerian/Lembaga turut mengikuti berjalannya pembahasan rapat kali ini.

Terkini, Stranas BHAM dikabarkan telah masuk program penyusunan perpres tahun 2023 melalui Keppres No. 26 Tahun 2022. (Humas DJHAM).

---

Artikel ini juga diterbitkan di ham.go.id.