Perubahan Iklim

Komitmen Partai Hijau untuk Lingkungan dan Pembangunan

Sejak sepuluh tahun yang lalu, Partai Kebangkitan Bangsa mendeklarasikan diri sebagai partai hijau yang peduli dengan isu-isu lingkungan. Berbagai tindakan pun telah ditempuh PKB mulai dari gerakan menanam bibit dan kampanye lingkungan, kajian terhadap RUU lingkungan hidup hingga peluncuran website Green House serta pembentukan Badan Pekerja Regulasi Hijau yang bekerja pada tataran kebijakan. Sejalan dengan komitmen Friedrich Naumann Foundation untuk mempromosikan kesadaran lingkungan melalui kegiatan-kegiatan edukatif, pada awal tahun 2017 ini, Partai Kebangkitan Bangsa melalui sayap pemudanya Garda Bangsa dan Garda Hijau membentuk PKB Green City School yang bertujuan untuk mengedukasi  para anggota partai dan simpatisan mengenai isu lingkungan hidup serta mengaji rencana-rencana partai hijau dalam usahanya melestarikan ibu bumi. Kegiatan PKB Green City School diawali dengan sebuah Focus Group Discussion bertajuk “Komitmen Green Party PKB dalam Mengawal Paris Agreement” yang diselenggarakan di Hotel Blue Sky Pandurata pada tanggal 27 Februari 2017. Diskusi yang turut dihadiri oleh wakil sekretaris Jenderal PKB, Ali Anshori, ini menjadi salah satu bentuk inisiatif partai hijau untuk mengawal implementasi perjanjian COP 21 dalam menjaga kenaikan suhu bumi di bawah dua derajat celcius.

Kegiatan ini dimulai dengan sambutan dari Ali Anshori dan fasilitator Nur Kholim yang memaparkan secara singkat perjuangan PKB untuk lingkungan hidup yang dimulai dari daerah-daerah dan kalangan akar rumput, salah satunya tampak dalam perjuangan salah satu tokoh PKB peraih penghargaan, Mama Aleta Ba’un di wilayah Nusa Tenggara Timur. Selain itu, untuk memperoleh perspektif akademis, dalam diskusi ini, FNF bersama PKB juga menghadirkan seorang akademisi dan ahli tata kota, Andy Simarmata sebagai narasumber. Mengawali presentasinya, Simarmata mengajak para peserta untuk memahami pentingnya ilmu pengetahuan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan iklim, salah satunya dengan terlebih dahulu memahami perubahan iklim secara tepat. Diawali dengan menjelaskan perbedaan climate change dan climate variability, Simamarta mengungkapkan bahwa perubahan iklim juga merupakan masalah pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan adanya agenda pembangunan rendah karbon di tiap-tiap daerah di Indonesia. Sebagai negara dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, agenda ini dapat dicapai antara lain dengan membenahi masalah mobilitas dan infrastruktur di daerah perkotaan di Indonesia.

Dalam sesi tanya jawab, para peserta menyadari bahwa dalam posisinya sebagai anggota parpol dan legislator, mereka seringkali menghadapi kesulitan dalam mengusulkan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan iklim. Kesulitan ini, selain karena masalah desentralisasi yang menyebabkan absennya target penurunan emisi tiap kabupaten atau provinsi juga disebabkan oleh adanya perbedaan pengetahuan antara legislator dan pemerintah, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari pusat. Masalah ini dapat diatasi salah satunya dengan lebih melibatkan para akademisi dalam pembentukan jejaring untuk membuat perda yang dapat dilakukan melalui seleksi universitas pada jurusan-jurusan terkait. Selain itu, capacity building mengenai iklim juga perlu dilakukan, tidak hanya bagi para legislator namun juga pemerintah, khusunya pada daerah-daerah krusial yang didominasi hutan dan laut. Terkait dengan edukasi masyarakat akar rumput, Simarmata juga menekankan pentingnya penyesuaian dengan kebiasaan yang telah ada di masyarakat, misalnya dengan menghubungkannya dengan nilai-nilai agama atau kearifan lokal yang sampai saat ini telah dilakukan PKB dengan program pesantren hijaunya. Setelah mengakhiri sesi tanya jawab, acara pun dilanjutkan dengan merumuskan Rencana Aksi Nasional dalam rangka menjaga implementasi COP21 dalam bentuk beberapa agenda dan strategi.