Demokrasi
Mempelajari Politik: Berpikir Global, Bertindak Lokal
Ketika mendengar kata “politik”, biasanya yang terbayang adalah sebatas pemilihan umum (pemilu) dan juga partai politik. Mempelajari konsep-konsep politik juga terkadang membuat gagasan politik hanya diidentikkan dengan gagasan yang berada di tataran atas saja. Sebagai rangkaian dari pendidikan kewarganegaraan di Provinsi Jawa Tengah, Friedrich Naumann Foundation (FNF) bersama dengan Lembaga Gerak Pemberdayaan (LeGePe) mengadakan kegiatan pelatihan tingkat dasar yang bertajuk “Politik Itu Indah”. Acara ini dihadiri oleh warga lokal yang tersebar dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kebumen.
Politik seringkali disepakati sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan. Kekuasaan juga tidak dapat dilepaskan dari seorang pemimpin. Untuk mengawali kegiatan pelatihan ini, para peserta diminta menuliskan apa kriteria pemimpin ideal menurut mereka. Dari berbagai kriteria yang dituliskan, karakter jujur, tegas, adil, amanah dan konkret atau bertindak nyata menjadi kriteria pemimpin ideal yang diinginkan peserta.
Sesi pertama menghadirkan Sunaryo dan Warsito Ellwein dari LeGePe sebagai pembicara. Sesi ini membahas poin-poin penting dalam memahami politik, antara lain sistem pemerintahan demokrasi, otoriter, dan sosialis sebagai bentuk-bentuk sistem pemerintahan yang telah dikenal selama ini. Ketika dihubungkan dengan judul kegiatan “Politik Itu Indah”, demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang memberikan ruang lebih bagi individu untuk berpartisipasi dalam politik. Politik menjadi indah apabila lahir dari inisiatif individu untuk membuat perubahan dan yang lebih penting lagi, untuk mengabdi.
Politik yang sebenarnya juga tidak hanya berada di tataran nasional saja. Dalam konteks Indonesia, faktanya adalah sebagian besar penduduk Indonesia hidup di desa. Namun mengapa semakin banyak masyarakat desa yang ke kota? Pertanyaan ini yang menjadi pemantik materi presentasi dari Ari Sujito, Dosen FISIP Universitas Gadjah Mada. Lahirnya Undang-Undang Desa No. 6/2014 tentunya memberikan wewenang lebih bagi pemerintah desa, termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Namun, yang tidak bisa dilupakan adalah juga pembangunan sumber daya manusia desa. Wewenang pemerintah dan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat seharusnya juga digunakan untuk membangun desa agar tidak semakin banyak warga yang memilih meninggalkan desa untuk ke kota.
Setelah mendengarkan presentasi dari para pembicara, peserta kemudian menerjemahkan pemaknaan politik mereka ke dalam seni, antara lain seni gerak, seni gambar dan juga seni suara. Dalam sesi ini, sejumlah peserta menunjukkan kebolehannya, antara lain dengan menggambar, bernyanyi dan juga drama singkat. Keesokan harinya, kegiatan pelatihan ini dilanjutkan dengan diskusi berdasarkan kelompok kecamatan di Kebumen. Diskusi yang menitikberatkan pada potensi, tantangan dan harapan masing-masing daerah kelompok di Kebumen ini diakhiri dengan kesimpulan bahwa politik adalah cara untuk mengubah ketergantungan menjadi kemandirian. Gagasan politik yang bersifat global seharusnya juga dapat menyejahterakan di tingkat lokal.
