Demokrasi

Potensi Sekolah Swasta Murah dan Perluasan Akses Pendidikan di Indonesia

Tingginya angka putus sekolah mengindikasikan bahwa masih banyaknya persoalan di sektor pendidikan yang harus dibenahi. Kasus putus sekolah seringkali tidak terekam dalam indikator utama yang digunakan pemerintah.

Pada tanggal 25 Oktober 2016, FNF Indonesia bersama dengan Suara Kebebasan, Freedom Institute, Center for Indonesia Policy Studies (CIPS), dan Universitas Paramadina menggelar diskusi bincang kebijakan dengan tajuk “Potensi Sekolah Swasta Murah dan Perluasan Akses Pendidikan” bertempat di Universitas Paramadina.

Hadir sebagai pembicara adalah Rofi Uddarojat (Peneliti CIPS), Dr. Fatchiah Kertamuda, M.Sc. (Dekan Fak. Falsafah dan Peradaban), Bp. Eka Simanjuntak (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan), serta Muhamad Iksan (Suarakebebasan.org) sebagai moderator.

Keberadaan sekolah swasta murah ini kerapkali luput dari pengamatan dan riset lembaga-lembaga riset. Sejauh pengetahuan kami, baru ada satu riset yang ditulis oleh CIPS tentang sekolah swasta murah dimana mereka menemukan 64 sekolah swasta murah yang tersebar di 6 provinsi di Indonesia.

Banyak sekolah swasta yang telah lama berdiri cenderung ‘dilupakan’ oleh pemerintah. Ketidakpedulian pemerintah terhadap kelangsungan dan kesejahteraan sekolah-sekolah swasta ini lantas berdampak pada minimnya kualitas sekolah. Status sekolah dan pendidikan di Indonesia saat ini ternyata tidak berbanding lurus antara fasilitas yang tersedia dengan kualitas yang dihasilkan.

Dengan demikian, untuk mewujudkan dan mencapai perluasan akses pendidikan, perlu ada kepedulian terhadap pendidikan anak yang melibatkan kerjasama serta koordinasi yang erat antara pemerintah, pemangku kebijakan, pihak swasta, dan masyarakat.