Smart City
Replikasi IAF: Memahami Konsep Kota Pintar dan Mobilitas Modern
Kota pintar atau yang lebih sering disebut dengan smart city bukan lagi menjadi hal baru bagi masyarakat perkotaan di Indonesia. Bermula sebagai sebuah buzzword, kini kota kota pintar di Indonesia mulai mewujud dengan bermunculannya beragam inovasi yang transformatif. Mengikuti jejak India, pemerintah Indonesia turut mencanangkan gerakan menuju 100 smart cities. Melalui program ini kabupaten/kota terpilih yang dirasa memiliki fondasi yang kuat untuk mengembangkan sebuah kota pintar memperoleh bimbingan dan penguatan teknologi informasi dan komunikasi.
Topik kota pintar dan mobilitas modern inilah yang kemudian juga diangkat menjadi tema dalam lokakarya terkini yang diselenggarakan Friedrich Naumann Foundation bersama dengan Freedom Institute dan Climate Institute pada tanggal 16-18 Juni 2017 di Hotel Santika Premiere Bintaro. Lokakarya yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai universitas ini merupakan sebuah replikasi dari Seminar International Academy of Leadership dengan topik yang sama yang diselenggarakan FNF di kota Gummersbach dan Frankfurt am Main pada tanggal 14-21 Mei 2017 yang lalu. Asisten Program FNF Indonesia, Aurelia Citra dan Asisten Urban Planning ITDP Indonesia, Deliani Siregar yang sebelumnya berkesempatan menjadi peserta dalam seminar tersebut kini membagikan ilmu yang telah mereka dapat sebagai fasilitator dan narasumber dalam lokakarya ini. Turut hadir sebagai fasilitator dan narasumber yaitu Head of Communication PT Qlue Performa Indonesia, Stephanie Edelweiss, Urban Planner dan anggota Ikatan Ahli Perencana, Hendricus Andy Simarmata serta Nur Kholim dari Freedom Institute.
Berbeda dari anggapan banyak masyarakat awam dewasa ini, bukan teknologi melainkan manusia lah yang menjadi ruh kota pintar. Sementara itu, penggunaan teknologi hanya merupakan salah satu sarana untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dengan cara menyediakan pelayanan publik yang efisien. Kira kira kesimpulan itulah yang dapat ditarik ketika para peserta berdiskusi mengenai konsep kota pintar yang mengawali lokakarya ini. Selanjutnya para peserta diajak untuk menuliskan dan mendiskusikan berbagai penerapan kota pintar dan mobilitas modern yang ada di daerah mereka masing-masing beserta dengan tantangan yang menyertainya. Pada sesi world café, peserta dengan didampingi oleh tim fasilitator dan organisator juga mencoba menemukan solusi-solusi untuk beragam permasalahan perkotaan seperti transportasi, lingkungan dan pemerintahan.
Tidak seperti hari pertama yang lebih mengandalkan metode belajar mandiri, hari kedua diisi dengan materi dari tiga narasumber. Diawali dengan presentasi dari Qlue, para peserta mempelajari bagaimana penggunaan teknologi dapat menjadi sarana bagi tewujudnya pemerintahan yang baik, transparan dan partisipatif. Hadir sebagai wadah pelaporan dan keluhan warga, aplikasi Qlue menjembatani komunikasi antara warga dan para pemangku kepentingan atau instansi pemerintahan. Dengan informasi status laporan yang selalu diperbaharui, kinerja instansi-instansi terkait juga dapat dipantau dan diukur. Saat ini, Qlue juga mulai mengembangkan wadah pelaporan untuk pelanggaran-pelanggaran yang terkait proses pemilihan umum. Diawali dengan pilkada yang lalu, mereka berharap sistem ini akan siap digunakan pada pilpres 2019 mendatang.
Sementara itu, narasumber kedua, Deliani Siregar melihat kota pintar dari sudut pandang mobilitas masyarakatnya. Hingga kini, dalam menyelesaikan permasalahan mobilitas, pemerintah kota seringkali masih mengedepankan pengguna kendaraan bermotor. Kebijakan-kebijakan seperti pembuatan maupun pelebaran jalan mendatangkan insentif bagi pengendara mobil dan motor pribadi. Siregar menekankan pentingnya perbaikan pada sektor transportasi umum dan juga moda transportasi nonmesin. Salah satunya adalah dengan menciptakan infrastruktur yang baik bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda seperti pembangunan kawasan Transit Oriented Development. Selain itu, perbaikan sistem transportasi juga harus berlandaskan pada data sehingga perencanaan dapat dilakukan dengan maksimal.
Narasumber ketiga, Andy Simarmata menghubungkan penataan kota dengan perubahan iklim. Di Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan, kawasan pesisir menjadi salah satu daerah yang paling rawan terkena dampak perubahan iklim. Dalam presentasinya, Simarmata memaparkan bagaimana kota di wilayah kepulauan dapat dibangun dengan menggunakan tropical archipelagic approach. Dalam membangun daerah pesisir, pengembangan kota tidak harus mengarah ke daratan. Selain itu, ekosistem laut dan konektivitas antarpulau juga perlu menjadi perhatian. Untuk mengatasi dampak perubahan iklim, langkah-langkah mitigasi dan adaptasi dapat dilakukan. Dalam kasus kenaikan permukaan laut, langkah-langkah ini dapat digunakan dengan mekanisme retreat, defend maupun attack. Salah satu contohnya adalah pembangunan giant sea wall di pantai utara Jakarta. Meski demikian, Simarmata mengakui bahwa langkah ini sebaiknya menjadi solusi terakhir. Selain memerlukan perencanaan yang matang, pembangunan giant sea wall juga akan memberikan dampak bagi keberlangsungan daerah daerah di sekitarnya.
Pemaparan materi dari para narasumber kemudian dilanjutkan dengan sesi working group. Dalam sesi ini para peserta diberi kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan kota yang konkrit dengan membuat visi, misi serta rencana program bagi Kabupaten Sukoharjo dengan memperhatikan profil kabupaten yang sudah disediakan. Selain itu, selama lokakarya, para peserta juga berpartisipasi dalam kegiatan design thinking. Dengan kegiatan ini, peserta berperan sebagai pengusaha start-up yang menciptakan produk-produk kota pintar yang inovatif. Dimulai dari menciptakan persona penduduk kota yang akan menjadi target konsumen, para peserta menggali kreativitas mereka untuk menemukan solusi pintar bagi masalah yang mereka hadapi.
