Council of Asian Liberals and Democrats
Strategi Media dan Politik dalam Era Pasca-Kebenaran
Di era digital saat ini, media tidak lagi hanya didefinisikan melalui media cetak dan media elektronik semata. Khususnya dalam politik, peran media sosial juga semakin penting dalam membentuk opini publik dan tentunya membidik calon pemilih. Peran individu kebanyakan pun tidak hanya sebagai konsumen berita semata, namun juga sebagai prosumen – produsen dan konsumen – berita sekaligus. Dengan satu klik saja, sebuah berita dapat dengan cepat tersebar di dunia maya.
Kemajuan teknologi dan peralihan peran individu ini juga tentunya memiliki efek yang lain. Mudahnya penyebaran informasi juga mendorong mudahnya berita-berita palsu atau hoaks tersebar. Kondisi ini didukung pula dengan algoritma khusus dalam media sosial yang dapat dengan mudah “membaca” kebiasaan penggunanya. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pembentukan opini publik di dunia maya. Kebenaran tidak lagi merupakan sesuatu yang valid, namun seringkali merupakan garis samar antara fakta dan emosi atau kepercayaan pengguna media. Polarisasi, kemudian seringkali diidentikkan dengan efek media sosial dan politik (baca: pemilu) dewasa ini. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga fenomenanya mengemuka di belahan dunia lainnya. Oxford Dictionary bahkan menyebutkan “post-truth” sebagai Word of The Year pada tahun 2016.
Sebagai jejaring partai politik di Asia, Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) turut berkontribusi dalam fenomena ini dengan mengadakan CALD Communication Workshop pada tanggal 1 – 5 Juni lalu di Phnom Penh, Kamboja. Selama 4 hari, peserta tidak hanya diajak untuk menjajaki kemampuan political branding-nya, namun juga mendiskusikan peran media sosial dalam politik di masing-masing negaranya. Pembicaraan ini tentu saja sangat menarik, karena sebagian besar pengguna media sosial yang juga terpusat di sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia. Kondisi kebebasan berpendapat yang berbeda-beda di setiap negara juga membuat media sosial dapat menjadi kanal informasi alternatif, namun juga berpotensi dimanfaatkan untuk jadi pemantik isu tertentu. Lokakarya ini dipandu oleh Jan Mikael dL Co sebagai fasilitator dan menghadirkan pula William Townsend (Liberal International), Kiat Sittheeamorn (CALD), Siegfried Herzog (FNF Regional Office) dan Khim Sophanna (FNF Kamboja) sebagai pembicara.
Selain berbicara mengenai peran media dalam era pasca-kebenaran (post-truth), peserta juga mendapatkan kesempatan dalam observasi Commune Election Kamboja yang dilakukan tanggal 4 Juni 2017. Kegiatan ini didukung oleh Cambodian National Rescue Party (CNRP) yang juga adalah anggota CALD. Kehadiran CNRP sebagai oposisi dari partai yang telah 3 dekade lebih berkuasa, Cambodian People’s Party (CPP) sangat menarik untuk dicermati. Dalam hari terakhir kampanye yang kami datangi, massa yang terdiri atas remaja, dewasa, laki-laki dan perempuan, hingga para biksu, turut hadir untuk mendukung kekuatan politik baru di Kamboja. Antusiasme yang terlihat ini mengindikasikan keinginan masyarakat akan kondisi politik yang baru di Kamboja. Layaknya negara-negara Asia lainnya, kampanye Commune Election ini juga deras informasinya di media sosial, khususnya Facebook, yang diikuti dengan hadirnya figur-figur partai politik sebagai persona dan pemuka pendapat (key opinion leader) di media sosial. Kunjungan ini didukung oleh The Committee of Free and Fair Election in Cambodia (COMFREL) dan tentu saja CNRP.
Commune Election tahun ini di Kamboja tidak hanya penting untuk pemilihan pemimpin daerah negara ini, namun juga sebagai proyeksi dalam Pemilihan Umum Kamboja pada tahun 2018. Kendati kalah dalam persentase yang cenderung kecil, pencapaian CNRP sebesar lebih dari 40% dalam Commune Election kali ini menjadi indikator penting untuk menuju Pemilihan Umum tahun depan. Tingginya generasi muda di Kamboja dan negara-negara lain di Asia menjadi bonus penting dalam penggunaan media sosial dalam politik. Namun, yang lebih penting lagi adalah menggunakan media sosial sebagai taktik sekaligus strategi untuk keperluan political branding tanpa menjual isu-isu populisme maupun identitas yang hanya menarik dalam jangka pendek saja.