Press Release
Kemenkumham dan FNF Sepakat Kolaborasi Perkuat Demokrasi di Jateng
Semarang – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) menandatangani Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat di Jawa Tengah. Penandatanganan ini menandai kelanjutan kerja sama antara Kemenkumham dengan FNF, sebuah yayasan asal Jerman yang bergerak di bidang demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
Penandatanganan RKT ini juga menjadi pembuka bagi rangkaian kegiatan Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat Dasar yang bertajuk "Politik itu Indah" di Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya politik dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi.
Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (Karo Hukerma) Kemenkumham, Hantor Situmorang, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi tantangan global saat ini. Beliau juga menyoroti peran penting FNF dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
"Collaborative government atau pemerintahan kolaboratif adalah salah satu jawaban dalam menghadapi kompleksitas permasalahan hukum dan HAM di Indonesia," ujar Hantor, di Hotel Neo Candi Semarang, Selasa (28/05/2024).
Sementara itu, Perwakilan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Agung Kristianto menyampaikan, bahwa politik merupakan upaya untuk mensejahterakan rakyat. Untuk itu diperlukan keterlibatan dari semua pihak.
"Marilah kita berpartisipasi agar demokrasi dapat berjalan atas prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama," harap Agung ketika membacakan sambutan Kepala Dinas Kesbangpol.
Selanjutnya, Project Director FNF Indonesia, Stefan Diederich, menjelaskan mengenai apa dan siapa itu FNF serta kerja-kerja yang telah dilakukan oleh FNF di Indonesia sejak tahun 1969. FNF di Indonesia memiliki fokus kerja di bidang demokrasi, hak asasi manusia dan rule of law, serta kebebasan ekonomi.
"FNF sangat mendukung program-program yang telah dilakukan,termasuk tema bisnis dan hak asasi manusia yang sedang dilakukan dengan Ditjen HAM," tegas Stefan.
FNF berharap bahwa kerja sama dengan Kemenkumham, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam proses demokrasi. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya memperkuat nilai-nilai demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
“FNF berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan sejahtera,” tegas Stefan.
Atas penandatanganan RKT ini, Ketua Lembaga Strategis Gerak Pembangunan (LestraGP) Warsito Ellwein, selaku mitra lokal FNF di Jawa Tengah menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama yang telah dilakukan sampai saat ini.
"Politik merupakan suatu ilmu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat sehingga tidak dilihat sebagai sesuatu yang negatif melainkan suatu ilmu yang positif," jelas Warsito.
Penandatanganan RKT kali ini menjadi awal dimulainya kegiatan Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat Dasar "Politik itu Indah", yang akan berlangsung selama dua hari, dan diisi dengan berbagai materi menarik, seperti Korelasi Rakyat dan Negara, Nilai-nilai Demokrasi di Masyarakat, dan Cara Berkomunikasi Publik melalui Sosial Media. Selain itu, akan ada pula diskusi interaktif dan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai isu-isu politik terkini.
Selain pendidikan kewarganegaraan, RKT yang ditandatangani hari ini juga mencakup program-program lain yang berkaitan dengan penguatan demokrasi dan hak asasi manusia, seperti pelatihan bagi jurnalis dan penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil.
-----
Artikel ini juga telah dipublikasikan pada situs web Kerja Sama Luar Negeri (KLN) Kementerian Hukum dan HAM.